Gemajustisia.com
- Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Andalas (BEM-KM Unand) melaksanakan
Forum Diskusi Kampus Jilid II dengan tema “Berbincang dengan MWA-UM Unand”,
Jum’at (03/06/2022) di gedung PKM Unand. Penyelenggaraan forum
ini bertujuan untuk melihat bagaimana keterlibatan langsung dari Majelis Wali
Amanat (MWA) mulai dari kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang pasca Unand menyandang
status barunya kini sebagai PTN-BH. Dalam kaitannya,
Unand tidak dapat menghindari adanya restrukturisasi organisasi yang ada dilingkup
kampus salah satunya MWA-UM. Dalam forum ini, MWA-UM
melalui Rahmat Hidayat memberikan beberapa paparan mengenai MWA-UM dan
restrukturisasi pasca PTN-BH. Disela-sela sesi forum, Rahmat pun menjawab
beberapa pertanyaan dan tanggapan dari audiens yang hadir saat itu. Dari salah satu
pemaparannya, Rahmat juga menyebutkan terkait transparansi dan pengelolaan
Unand pasca PTN-BH. “Transparansi ini boleh diskusikan dengan siapa saja dan
juga transparansi dalam PTN-BH sejatinya merupakan akuntabilitas dalam bentuk
pengelolaan kampus atau perguruan tinggi yang bersangkutan”, ucap Rahmat. Dalam hal keuangan
“Unand akan berusaha untuk mencari anggaran, yang pelaksanaannya melalui
berbagai eksekutif di Unand,” ujar Rahmat. Seperti Uang Kuliah
Tunggal (UKT) ataupun Uang Pembangunan Institusi bisa didiskusikan dan
dimintakan pandangan pada pimpinan (eksekutif), karena hal tersebut dilindungi
oleh Peraturan Menteri Nomor 25 tahun 2020 pada Pasal 10 terkait Pungutan Uang
Iuran Pengembangan institusi. Salah satu tanggapan
datang dari Yodra Muspierdi, Menteri Kebijakan Nasional BEM-KM Unand, yang
menilai bahwa kerja dari MWA belum maksimal dan belum memenuhi janji pasti yang
telah disampaikan. Kemudian ia juga
menambahkan bahwa dalam penyerapan aspirasi dari mahasiswa, MWA sendiri tidak
ada koordinasi kepada lembaga kemahasiswaan seperti BEM dan UKM yang ada
sehingga tiba-tiba ada keluar suatu keputusan yang bersifat sepihak. Yodra juga berharap
MWA dapat menjadi mitra bagi suara aspirasi mahasiswa dan menjadi mitra bagi
mahasiswa itu sendiri karena satu-satunya pejabat mahasiswa adalah MWA. “Banyak hal dan
evaluasi atas kinerja yang melatarbelakangi kegiatan tadi.Sudah sekitar
beberapa bulan dan hampir setahun belum tampak ada progres dari MWA,” tutup
Yodra. Selaku wakil dari
MWA-UM, Rahmat juga mengajak untuk saling melengkapi antara MWA dengan BEM dari
Tiap-tiap Fakultas yang memiliki tupoksi kerjanya masing-masing. Disisi lain juga, ia
menegaskan bahwa terdapat pembahasan yang menjadi kode etik masing-masing dan
tidak bisa dilanggar.
Reporter:
Resi Nurhasanah & Nadian
_(1).png)
.jpg)
_20240502_105104_0001_(1).png)
0 Comments