Gemajustisia.com - Aliansi Badan
Eksekutif Mahasiswa Se-Sumatra Barat (BEM SB) melakukan aksi memperingati satu
tahun kepemimpinan Mahyeldi-Audy, Kamis (24/02). Massa aksi yang terdiri dari berbagai kampus di Sumbar
ini memulai titik aksi dari kampus Pascasarjan UIN IB jalan Sudirman Padang. Mereka
menuntut untuk dapat bertemu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menyampaikan
aspirasi yang telah bawa. “Kami tidak ingin menemui kepala dinas, kepala biro,
dan kepala-kepala yang lain. Kami ingin bertemu dengan pemimpin kami, Mahyeldi-Audy,”
ucap Yodra dari BEM Unand yang menuntut gubernur untuk hadir langsung ditempat.
Sampai pada pukul 16.00 WIB massa aksi tidak mendapati
juga adanya tanda-tanda Gubernur akan menghadap. Diketahui pada siang hari ini
juga, Gubernur dan Wakil Gubernur menghadiri talkshow bersama pakar tata negara
Universitas Andalas Feri Amsari di LanggamTv. Pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala
Dinas Satpol PP Sumatera Barat dan beberapa kepala instansi lainnya,
mempersilahkan massa aksi mengirim utusan ke kantor Gubernur untuk
bernegosiasi. “Adik-adik kami sambut untuk bernegosiasi dan
menyampaikan aspirasinya dengan tertib,” ucap Mursalim Nafis Kadis Satpol PP.
Pemerintah Provinsi juga mempersilahkan massa aksi sesuai prosedur untuk
beraudiensi dengan Pemerintah. “Kami tidak ingin bertemu perwakilan Gubernur, kami
datang bersama-sama untuk bertemu Mahyeldi-Audy bukan utusan,” tegas Yodra
kembali menolak negosiasi yang dilakukan pihak Pemprov. Aksi sempat diwarnai ketegangan ketika massa meminta
untuk memasuki halaman kantor gubernur. Pihak kepolisian yang mengamankan aksi
tersebut meminta massa untuk tertib dalam menyampaikan aspirasinya dan tidak
merusak fasilitas publik. Ketegangan ini dimulai ketika massa aksi ingin
melaksanakan sholat ashar berjamaah di halaman kantor. Tetapi permintaan ini
tidak ditanggapi oleh pihak yang mengamankan. Ada beberapa sektor yang menjadi tuntutan dan beberapa
isu yang menjadi prioritas dalam aksi ini. Salah satunya adalah Pendidikan. Khususnya
terkait guru honorer yang dialihkan kepada BP3K. Koordinator BEM SB dari UNP
menyayangkan target BP3K yang belum sesuai target oleh pemerintah provinsi. “Artinya masih ada kegagalan pemerintah Sumbar dalam
hal sosialisasi, pembekalan terhadap guru-guru yang menempuh tes BP3K,” ucap
Imam Wahyudi selaku Presiden Mahasiswa BEM KM UNP. Selain itu, ada tuntutan pada sektor pertanian dan agraria.
Imam menyebutkan hal ini di Sumbar masih jadi isu klasik yang belum terselesaikan.
Aliansi menilai tanah adat di Sumatera Barat masih
belum memiliki legalitas yang kuat dan membuat petani kehilangan tanah setiap
tahunnya. “Dengan demikian banyak sekali petani yang beralih menjadi buruh
tani, bukan lagi seorang petani yang memiliki tanah namun petani yang menggarap
tanah orang lain” jelas Imam lebih lanjut. Sampai dengan tulisan ini dibuat, Gubernur dan Wakil
Gubernur masih belum menyambangi massa Aliansi BEM Se-Sumatra Barat.
Reporter: Redaksi
.jpg)
.png)
0 Comments