Gemajustisia.com - Pelaksanaan Kuliah Kerja
Nyata (KKN) tahun 2022 Universitas Andalas masih belum menemui kejelasan. KKN
yang semula direncanakan akan berlangsung tanggal 12 Juli ini, harus mengalami
penundaan. Ketua Unit Pelaksana Tugas (UPT) KKN Unand, Ujang Khairul, mengatakan
penudaan ini terkait dengan kebijakan pimpinan. Dia
menjelaskan bahwasannya pimpinan (dalam hal ini WR I) menginginkan pelaksanaan
KKN beriringan dengan program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM)
Terintegrasi. UPT KKN saat ini sedang menunggu pendaftaran MBKM selesai.
Diketahui pendaftaran mahasiswa yang ingin mengikuti MBKM sendiri baru akan
selesai Jum'at (15/07) besok. Ada
5.127 orang mahasiswa yang akan mengikuti KKN reguler tahun ini. Dari UPT KKN
sendiri kata Ujang, mereka telah menjalankan semua SOP yang ada. Mulai dari
dibukanya pendaftaran Januari lalu, sampai kepada pembekalan mahasiswa.
"Sudah ada kelompok, lokasi sudah ada, DPL (Dosen Pembina Lapangan -red)
sudah ada dan DPL sudah diberi TOT/ Penataran. Artinya hal ini running (jalan -red)
lagi." Masalahnya
hanya pada sinkronisasi dengan peserta MBKM, lanjut Ujang menjelaskan. Dia
memastikan, begitu data peserta MBKM selesai, UPT KKN akan langsung
mengeluarkan pembagian kelompok, lokasi, dan dosen pembimbing. Hal ini untuk
menjamin data peserta MBKM terintegrasi KKN tidak kacau balau. "Seandainya
kami umumkan sekarang kelompok KKN perbulan, tentu nanti akan masuk nama-nama
dari UPT MBKM. Dan tentu harus dikelurakan kembali sehingga menyebabkan
kekacauan data. Makanya kami masih tahan hal tersebut," ucap Ujang. Hanya
saja ia juga menyayangkan mengapa pelaksanaannya harus beriringan dengan MBKM.
Ada kecemasan penundaan KKN tahun ini akan berdampak pada terlambatnya
mahasiswa dalam menjalani kalender akademik semester depan. Mengingat
waktu pelaksanaan KKN yang terhitung 40 hari dan harus dilakukan pada minggu
akhir bulan ini. Sedangkan rencana awal kalender akademik semester ganjil depan
akan dimulai pada minggu ke tiga atau empat bulan Agustus. Padahal
kata Ujang, pelaksanaan MBKM bisa dilakukan secara fleksibel. "MBKM itu
bisa dilakukan September, Oktober dan seterusnya sampai 4 Bulan."
Sedangkan KKN sendiri adalah pilihan SKS wajib. Selain
hal tersebut, dosen Fakultas Pertanian itu juga mengatakan bahwasannya
pendanaan untuk DPL belum turun. "Untuk bisa memastikan adek-adek KKN
diterima dinagari, tentu harus ada kunjungan awal atau survei awal DPL dengan
adek-adek KKN ke lapangan. Yang menjadi kendala sekarang adalah dana untuk DPL
belum turun," tutur Ujang. Terkait
pendanaan survei tersebut, Wakil Rektor I, Mansyurdin, mengatakan dana tersebut
sudah ada di UPT masing-masing. Mansyurdin juga menuturkan, dia belum menerima
penjelasan langsung dari UPT, desa-desa atau nagari mana saja yang akan di
datangi mahasiswa. Beliau meminta
pelaksana tugas terkait dapat datang dan menjelaskan langsung padanya.
Reporter: Dharma Harisa
.jpg)
0 Comments