_(1)_(1).png)
GemaJustisia.com-Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat mengadakan Deklarasi "Sumatera Barat Melawan Politik Uang dan Politik Dinasti." Acara ini diselenggarakan di Ruang Seminar Tahir Foundation Building Lantai 2 Fakultas Hukum Universitas Andalas pada Jum’at (28/06/2024). Deklarasi ini dihadiri oleh Prof. Edward Aspinall (Australian National University), Dr. Charles Simabura (Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Unand), M.Taufik, M.Si (Ketua PMB Universitas Islam Negeri Imam Bonjol), Dr. Muhammad Yusra (Direktur POSHDem Unand). Hal yang melatarbelakangi kegiatan ini adalah semangat dari masyarakat yang menginginkan pemilihan yang jujur, adil, tanpa adanya praktik politik uang ataupun politik dinasti. Seperti diketahui bahwa sebentar lagi akan diadakannya pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia. Kami hadir untuk memastikan perhelatan demokrasi Pilkada 2024 tidak hanya menjadi panggung elit politik untuk memburu kekuasaan. Kami akan hadir untuk memastikan pemilihan kepala daerah 2024 dilaksanakan dengan akal, kecerdasan, integritas, dan kejujuran. Kami menolak setiap praktik culas dalam demokrasi. Kami akan melawan setiap pihak yang menunggangi pelembagaan demokrasi untuk kepentingan dinasti politik. Kami menolak pembodohan demokrasi dengan melawan praktik koruptif politik uang, khususnya untuk penyelenggaraan Pilkada di Sumatera Barat pada tahun 2024 ini. Kami mengajak seluruh masyarakat sipil di seluruh Indonesia, mahasiswa, buruh, tani, perempuan, masyarakat adat, media, dan semua insan sipil yang menginginkan demokrasi dan negara hukum menjadi dasar dalam menjalankan negara, untuk tidak diam. Saatnya kita bergerak bersama. Hary Efendi Iskandar (Aktivis 98) saat diwawancarai wartawan Gema Justisia mengatakan bahwa problem yang dihadapi sekarang adalah pemilih dari tingkat menengah ke bawah. Di Sumatera Barat sendiri, Hary mempercayai bahwa masyarakat Sumatera Barat memiliki wahana atau ruang tersendiri dalam menentukan pilihan. “ Politik uang adalah kejahatan, karena dia kejahatan mari kita lawan bersama,” tutup Hary. Reporter: Saripah Rahmaini dan Annisa Fitri Zalvia
Para tokoh yang hadir di acara ini juga menyoroti bahaya politik dinasti yang seringkali menghambat terciptanya lingkungan politik yang sehat dan berdaya saing. Mereka mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersatu dalam upaya membersihkan proses politik dari nepotisme dan intervensi kepentingan pribadi.
Deklarasi ini bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga komitmen nyata untuk mengubah paradigma politik di Sumatera Barat. Langkah-langkah konkret akan segera diimplementasikan, termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran politik uang serta pengembangan kebijakan untuk mendorong partisipasi politik yang lebih demokratis dan inklusif.
Deklarasi Masyarakat Sipil Sumatera Barat berbunyi:
Namun sekarang politik dinasti atau politik uang itu muncul karena hal itu adalah dampak atau akibat dari menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin.
Hary juga menyampaikan cara-cara yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat dalam melawan politik dinasti dan politik uang. “Berangkat dari ideologi sebagai sandaran dalam diri kita bahwa hal yang kita lawan itu adalah sesuatu hal yang tidak benar, sesuatu yang melanggar nilai adat, melanggar nilai agama,” ujarnya.
Deklarasi ini merupakan suatu usaha merangkai asa untuk melawan sesuatu hal yang lebih besar dan dampak akan berdampak pada masa depan.
0 Comments