Gemajustisia.com-Sejumlah dosen Universitas Andalas mendukung aksi mahasiswa yang berlangsung di berbagai kampus di Indonesia. Aksi ini digelar di depan Gedung Rektorat Universitas Andalas pada Selasa (25/02/25). Para akademisi menilai tuntutan mahasiswa sebagai kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Gelombang aksi mahasiswa yang kembali mencuat di berbagai daerah ini ditandai dengan munculnya tagar #IndonesiaGelap yang populer di media sosial. Tagar ini dianggap mencerminkan kondisi negara yang dinilai semakin menyimpang dengan nilai-nilai prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Sebelumnya gerakan serupa dengan tagar #IndonesiaDarurat juga sempat populer beberapa waktu lalu di beranda media sosial, hal ini menyoroti meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap berbagai kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat luas. Mahasiswa yang turun ke jalan menyuarakan 13 tuntutan yang menjadi perhatian utama, di antaranya adalah penolakan terhadap pemangkasan anggaran pendidikan, pencabutan proyek strategis nasional yang dianggap bermasalah, serta mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Selain itu, mereka juga menyoroti perlunya evaluasi total terhadap program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah serta mendesak realisasi anggaran tunjangan kinerja dosen yang dinilai masih belum terealisasi dengan baik. Tidak hanya itu, Mahasiswa meminta agar Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait perampasan aset, Menolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang dianggap memperkuat impunitas aparat, serta menyerukan reformasi menyeluruh terhadap Kepolisian Republik Indonesia guna menghapus budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Pernyataan dukungan dosen Universitas Andalas muncul sebagai kepedulian terhadap masa depan bangsa. Mereka menegaskan bahwa kampus adalah tempat lahirnya pemikiran kritis yang harus dilindungi dari berbagai bentuk intervensi yang dapat membungkam kebebasan akademik dan demokrasi. “Kami melihat bahwa tuntutan yang disampaikan mahasiswa bukanlah sekadar keluhan emosional, melainkan sebuah seruan kritis terhadap kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas. Oleh karena itu, kami merasa perlu menyuarakan dukungan terhadap mereka,” Ujar Hary Efendi Iskandar, salah satu dosen Fakultas Ilmu Budaya. Salah satu isu yang menjadi sorotan utama para dosen adalah kesejahteraan akademisi, yang hingga saat ini masih menghadapi ketidakpastian, terutama terkait tunjangan kinerja yang belum terealisasi secara maksimal. Mereka menekankan bahwa tanpa perhatian serius terhadap hak-hak akademisi, kualitas pendidikan tinggi di Indonesia akan sulit berkembang dan bersaing di tingkat global. Lebih lanjut, para dosen juga mengingatkan bahwa suara mahasiswa tidak boleh diabaikan, karena sejarah telah membuktikan bahwa gerakan mahasiswa memiliki peran penting dalam perubahan sosial dan politik di Indonesia. Mereka menilai bahwa pemerintah seharusnya membuka ruang dialog dengan mahasiswa, bukan justru merespons dengan tindakan represif atau pengabaian. Hingga berita ini diterbitkan, pihak Istana Kepresidenan belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan yang disampaikan mahasiswa maupun pernyataan dukungan dari dosen Universitas Andalas. Sementara itu, aksi protes masih terus berlanjut, dengan indikasi bahwa eskalasi dapat meningkat jika pemerintah tidak memberikan respons yang memadai. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat pun terus mengalir sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan mahasiswa dalam menyuarakan keadilan dan demokrasi. Reporter: Redaksi
.jpg)
0 Comments