Gemajustisia.com- Penghujung tahun 2022 yang lalu, Universitas Andalas (Unand)
dihebohkan dengan kasus pelecehan yang dilakukan oleh salah seorang oknum dosen
dari Fakultas Ilmu Budaya (FIB). Dalam kasus ini, terungkap ada 8 orang
mahasiswa yang menjadi korban. Kyalayak ramai yang mengikuti perjalanan kasus ini berpandangan,
bahwa perbuatan pelecehan merupakan hal yang tercela dan seharusnya tidak
dilakukan. Terlebih lagi dalam hal ini si pelaku adalah seorang tenaga pendidik.
Selain itu, berbagai elemen internal dan eksternal kampus juga mendesak pihak Unand
untuk segera mengambil tindakan hukum dalam kasus tersebut. Dosen Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Unand, Nani Mulyati,
memberikan pandangannya terkait kasus pelecehan tersebut jika ditinjau dari
aspek hukum pidana. Secara umum, terkait kasus ini Nani menyebutkan bahwa terdapat
2 jenis delik atau perbuatan yang dapat dikenakan hukuman dalam tinjauan hukum pidana, yakni delik biasa dan delik aduan. Delik biasa adalah jenis perbuatan yang dapat
dikenakan hukuman atau tindak pidana yang
dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan, dalam hal ini aduannya tidak harus diadukan oleh korban
melainkan bisa oleh siapa saja yang mengetahui tindak pidana tersebut.
Sedangkan delik aduan adalah jenis tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila
ada pengaduan dari orang yang dirugikan dengan kata lain aduannya hanya bisa diadukan oleh korban,
keluarga korban, atau pihak tertentu yang dijelaskan di dalam KUHP. “Pelecehan seksual kasus Dosen FIB ini bukan delik aduan tapi tergolong
dalam delik biasa. Artinya polisi bisa memproses hukum tanpa perlu ada
pengaduan dari pihak-pihak yang secara khusus disebutkan oleh undang-undang.
Siapapun yang mengetahui adanya tindak pidana boleh melakukan proses
pelaporan,” ujar Nani yang juga menjabat sebagai Wadek I FH Unand, saat
diwawancarai di ruangannya, Kamis (02/03/2023). Lebih lanjut, Nani menjelaskan alasan kenapa pihak kampus tidak
menempuh jalur hukum terkait kasus pelecehan tersebut. Pada dasarnya Hukum
Pidana mendahulukan kepentingan korban, terutama dalam kasus pelecehan yang
sangat sensitif. Untuk memproses sebuah kasus harus adanya persetujuan korban,
meskipun tidak wajib, namun harus memikirkan kepentingan dan kemauan korban.
Hal ini dikenal dengan istilah Viktimologi. Meskipun tidak menempuh jalur hukum karena permintaan korban,
sanksi administrasi dan etik tetap berjalan. Sebagaimana Rektor Unand,
Yuliandri, sudah memberikan usul pemecatan secara tidak hormat ke pusat. “Karena PNS itu SK nya dari pusat, sehingga Rektor tidak bisa memecat
sendiri harus diusulkan. Jadi sanksi administratif dijalankan namun memang
untuk sanksi pidana, proses hukum acara pidananya tidak dilanjutkan,
memperhatikan kepentingan korban,” kata Nani saat ditanyai terkait sanksi dari
pelaku. Selain itu, Nani juga berpandangan bahwa jika kasus ini ditempuh
jalur hukum, maka akan menimbulkan traumatis yang mendalam bagi korban.
Mengingat korban harus menjalani proses pemanggilan, pemeriksaan, memberikan
keterangan, akan bertemu lagi dengan pelaku, dan hal lainnya. Tentu serangkaian
proses tersebut akan menjadi sesuatu yang tidak nyaman bagi korban. Dalam hal ini, Unand sudah memastikan para korban tidak ingin
diproses dalam hukum pidana karena traumatis itu. “Traumatis untuk datang
ke kantor polisi, memberikan keterangan berjam-jam, apalagi harus ketemu lagi
dengan pelaku, itukan membangkitkan trauma yang sudah berusaha untuk dilupakan,
belum lagi kalau sampai identitasnya terbuka ke publik,” ujar Nani. Nani juga menjelaskan terkait alat bukti dalam kasus pelecehan
yang sangat rumit untuk di dapatkan. “Sanksi akan susah untuk dihadirkan dalam
sebuah perkara pelecehan seksual, Ahli dapat dilakukan pengecekan secara Scientific, setelah dilakukan pelecehan maka salah satu hal yang dapat
dilakukan adalah visum, surat juga susah karena butuh surat yang otentik,
petunjuk bisa salah satunya adalah video, rekaman, dan percakapan chat WA,” kata
Nani. Adapun alat bukti yang diatur dalam regulasi Hukum Pidana,
tepatnya didalam Undang-Undang
No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 (1) disebutkan bahwa alat
bukti yang sah terdiri dari: keterangan
saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu didalam
Pasal 183 Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan terkait dengan Pembuktian. Bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana
kepada seseorang kecuali apabila ada dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,
dan hakim memperoleh keyakinan bahwa
suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya. “Kalau itu tidak ada maka tidak bisa dipidana, sebelum sampai ke
persidanganpun pastikan polisi melakukan penyidikan, penetapan tersangka juga
dengan dua alat bukti,” jelas Nani masih terkait alat bukti. Menyoal soal alat bukti berupa rekaman vidio kejadian ataupun
rekaman suara, Wadek I tersebut juga menjelaskan bahwa bukti tersebut sah
secara hukum. Meskipun di dalam KUHAP itu tidak termasuk alat bukti, tapi
dengan adanya UU ITE itu diatur sebagai alat bukti. Resiko lain yang harus dihadapi oleh korban ketika kekurangan alat
bukti adalah pada saat menempuh jalur hukum nantinya, besar kemungkinan akan dilaporkan
balik oleh pelaku atas tuduhan pencemaran nama baik. Hal tersebut tergantung
apakah aparat kepolisian menilai kasus itu layak untuk diproses atau tidak. Tidak ada
aturan yang memperberat seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) ketika melakukan
tindak pidana. Namun, dalam konteks kasus ini si pelaku merupakan seorang
tenaga pendidik yang seharusnya memberikan perlindungan hukum kepada mahasiswanya,
tetapi malah menjadi korban kebejatan seksual. Nani berpandangan maraknya kasus pelecehan yang terjadi di
lingkungan kampus saat ini adalah bentuk dari degradasi moral. Ia melihat bahwa
degradasi moral tersebut dapat diselesaikan bukan dengan hukum pidana,
melainkan memperbaiki pola perilaku dan pendidikan agama seseorang. Reporter: Susan Ellis & Ismi Azizah Editor: Resi Nurhasanah
_20231124_194632_0017_(1).png)
.jpg)
.png)
0 Comments