Gemajustisia.com-Unit Kegiatan Mahasiswa Pengenalan
Hukum dan Politik Universitas Andalas (UKM PHP Unand) sukses menyelenggarakan
kegiatan diskusi publik di Gedung Serba Guna Fakultas Hukum Unand pada Senin
(10/06/2024). Dengan
mengangkat isu terkini, UKM PHP membawa tema “Eskalasi UKT Perguruan Tinggi
Membunuh Peradaban Masa Depan Negara”, mendapat antusiasme penuh dari mahasiswa
untuk menghadiri kegiatan tersebut. Kegiatan
ini menghadirkan narasumber Sucy Delyarahmi S.H., M.H (Dosen Fakultas Hukum Unand), Dr. Hary Efendi
Iskandar, SS., MA. (Dosen Fakultas Ilmu Budaya Unand), dan Mhd Abdul Afwan
(Unand Buka Mata). Sucy
Delyarahmi sebagai narasumber pertama mulai menguraikan persoalan Perguruan Tinggi
Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang memiliki otonomi dalam membuat regulasinya
sendiri, tetapi dapat berdampak pada kenaikan biaya pendidikan dan
komersialisasi. “Masalah
sebenarnya yang buat ini jadi momok di kalangan mahasiswa adalah penetapan UKT
yang tidak tepat sasaran dan pemberian KIP yang juga tidak tepat sasaran,” ujar
Sucy. Setelahnya,
Afwan turut menanggapi persoalan yang sama, di mana tidak semua orang yang
beruntung untuk melanjutkan studinya hingga selesai sebab keadaan finansial
yang tidak memungkinkan. Untuk itu, ia berharap mahasiswa dapat berkontribusi
aktif untuk hak atas pendidikan. Sebab pendidikan seharusnya adalah kesempatan
bagi semua individu. “Di
Indonesia sendiri memiliki concern tentang hak atas pendidikan itu,
salah satunya Aliansi Pendidikan Gratis (Apatis). Tidak hanya Apatis, kami dari
Unand Buka Mata ingin berperan aktif dan terlibat dalam pendidikan gratis,”
tuturnya Masih
terkait persoalan PTN- BH, Hary Efendi Iskandar juga turut menolak kebijakan
tersebut. Menurutnya yang mengelola perguruan tinggi ini rata-rata ialah mental
pendidik, bukan mental pebisnis. Berbeda dengan universitas lain yang sudah
memiliki sumber dayanya sendiri, sehingga itu tidak menjadi masalah bagi
mereka. “Saya
yang dulu punya banyak waktu untuk mahasiswa, semenjak PTN-BH udah jarang ada
waktu. Jadi siswa harus turun tangan untuk memperjuangkan haknya,” kata Hary
Efendi. Ia
menjelaskan bahwa yang memiliki dampak terbesar ialah orang tua dari mahasiswa
itu sendiri. Oleh karena itu, perlunya sikap empati sehingga mahasiswa harus
berjuang menuntut pemerintah untuk mencabut kebijakan yang merugikan tersebut. “Tidak
ada alasan bagi warga negara untuk tidak mendapatkan pendidikan berkualitas,” tutup
Hary. Reporter: Saripah Rahmaini, Keisha Faatin

.png)


_(1)_(1).png)
















0 Comments